170 Tahun Naskah Salasilah Kutai

Tanggal 24 Februari 2019, tepat 170 tahun silam naskah “Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara” selesai ditulis. Manuskrip beraksara Jawi alias Arab-Melayu ini digarap oleh juru tulis istana bernama Khatib Muhammad Tahir. Orang Banjar ini menyelesaikan tulisannya pada 24 Februari 1849 atau 30 Rabiul Awal 1265 H.

Naskah yang populer disebut “Salasilah Kutai” ini di satu sisi merupakan pujasastra. Namun, ia juga mengandung kronologi peristiwa awal berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara di Jaitan Layar (Kutai Lama) sampai masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Salehuddin di Tenggarong pertengahan abad ke-19. Sayangnya, naskah yang asli tersebut tak lagi ada di wilayah RI, melainkan di Berlin-Jerman. Adapun naskah yang dimiliki Kesultanan Kutai pada abad ke-20 adalah salinan versi Abdullah Demang Kedaton.

Kemudian, pada 1979 mantan Bupati Kutai Ahmad Dahlan menggubah naskah Salasilah Kutai, tidak sekadar ejaannya, tetapi juga gaya bahasanya dari Melayu kuno ke gramatikal bahasa Indonesia. Efek positif dari gubahan pria yang bernama samaran D. Adham ini adalah kenyamanan bagi pembaca untuk memahami isinya. Namun, buku Salasilah Kutai versi Ahmad Dahlan ini memiliki kelemahan karena ia juga menyisipkan unsur data yang fiktif, dramatisasi, dan cerita-cerita lain dari berbagai sumber.

Sebagai penyegar pengetahuan kita tentang sejarah lokal di Benua Etam, penulis akan berbagi beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan dan ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura.

Pertama,

Mana yang benar, Kartanegara atau Kertanegara?

Transliterasi ejaan Salasilah Kutai dari Arab-Melayu ke latin yang dilakukan Constantinus Alting Mees pada tahun 1935 menuliskan “Kertanegara”, memakai vokal /e/ pada huruf kedua. Ahli sejarah berkebangsaan Belanda itu menyajikannya pada tahun 1935 dalam karya tulis disertasinya yang berjudul De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting.

Penulisan “Kertanegara” juga dilakukan oleh Mohammad Asli Amin dalam skripsinya tahun 1968 yang berjudul “Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura”. Pria yang kemudian pernah menjabat Rektor IKIP PGRI Samarinda dan Kepala Bappeda Kaltim itu secara konsisten menuliskan “Kertanegara” tanpa satu kali pun terselip aksara “Kartanegara”.

Tak cukup tulisan di buku klasik, lambang Kesultanan yang diukir di bagian depan-atas keraton juga jelas hurufnya adalah “Kertanegara”. Lebih pasti lagi, stempel kesultanan hingga penghujung abad ke-20 pun memakai vokal /e/ setelah huruf /k/. Contoh stempel ini bisa dilihat di salinan surat Sultan Aji Muhammad Salehuddin II tertanggal 15 Oktober 1999 yang dilampirkan dalam buku biografi Sultan Aji Muhammad Idris. Aksara yang tercetak pada stempel dengan huruf kapital semua ialah “SULTAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTAPURA”.

Lantas, mengapa sekarang semua pihak termasuk media massa menuliskan “Kartanegara”? Hal ini tampaknya dilatarbelakangi kemiripan dengan nama wilayah administratif bernama Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdiri pada 1999. Syaukani H.R. sebagai bupati pertama dari kabupaten baru itu juga menulis buku yang berjudul Kerajaan Kutai Kartanegara pada 2002. Kerancuan ini akhirnya menjadi kekeliruan kolektif yang menghapus memori tulisan yang sebenarnya.

Perubahan Kertanegara menjadi Kartanegara barangkali tidak terlalu ‘bermasalah’ karena hanya mengubah vokal /e/ menjadi /a/ dan tidak mengubah makna. Hal ini seperti perbedaan lafal yang maknanya tidak berubah pada kata: negara dan nagara, lekas dan lakas; beri dan bari; rendah dan randah.

Kedua,

Mana yang benar, Martadipura atau Martapura?

Martapura adalah nama awalnya yang populer di bawah tahun 1980-an. Perubahan Martadipura tak sekadar menambahkan suku kata di, melainkan juga mengakibatkan kerancuan makna istilah. Nama Martadipura sebenarnya baru dikenal pada seperempat akhir abad ke-20.

Ahmad Dahlan pada 1981 mengungkapkan, nama Martadipura berasal dari ide Drs. Anwar Soetoen, yang menuliskannya secara terpisah: Marta di Pura. Dasar pemikirannya adalah perkataan ini terdiri atas dua kata, marta dan pura, dengan disisipi kata depan di. Menurut Soeton, kata depan di sama arti dengan kata Jawa Kawi ing.

“Pendapat ini jelas dipaksakan dan tidak tepat,” cetus Dwi Cahyono dan Gunadi, dua orang ahli arkeologi yang mengkaji arkeologi Kutai Martapura. Kedua arkeolog ini mengkritik kekeliruan tersebut dalam buku berjudul Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007. Selain itu, dalam Salasilah Kutai yang diteliti C.A. Mees (1935), terdapat nama ing Martapura sebagai pelengkap nama Pangeran Sinum Panji Mendapa.

Kementerian Penerangan RI (1953) juga menyebutkan kerajaan tertua yang berpusat di Muara Kaman dengan nama Kutai Martapura. Apabila kata depan ing digunakan, sementara antara kata Marta dan Pura disisipi kata depan di (bahasa Melayu)—yang serupa arti dengan ing—berarti terjadi pengulangan (reddened). Fakta lainnya, di Muara Kaman terdapat kawasan purbakala yang bernama Gunung Martapura.

Permasalahannya kemudian, kata Martadipura—yang keliru ini—menjadi lebih populer dan seolah dilegalkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembangunan sebuah jembatan modern di Kota Bangun yang diberi nama Martadipura. Boleh jadi, pembaruan nama Martadipura dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama kota dalam kawasan Banjar di Kalimantan Selatan, Martapura.

Ketiga,

Apa Perbedaan Kerajaan Kutai di Tenggarong dengan yang di Muara Kaman?

Kerajaan yang beristana di Tenggarong bernama Kutai Kertanegara. Adapun kerajaan yang dulu pernah beribu kota di Muara Kaman bernama Kutai Martapura. Keduanya memang sama-sama bernama depan Kutai. Namun, keduanya berbeda dalam banyak hal. Pertama, pusat/ibukota kerajaan Kutai Martapura statis di Muara Kaman, sedangkan Kutai Kertanegara berpindah-pindah dari Jaitan Layar dan Tepian Batu di Kutai Lama, lalu ke Jembayan hingga Tenggarong. Kedua, waktu pendirian Kutai Martapura adalah tahun 400 (akhir abad ke-4 atau menjelang abad ke-5 Masehi), sedangkan Kutai Kertanegara pada tahun 1300 (akhir abad ke-13 M).

Ketiga, tahun keruntuhan Kutai Martapura adalah 1635 (abad ke-17 M), sedangkan Kutai Kertanegara pada tahun 1960 (abad ke-20 M). Keempat, pendiri dinasti Kutai Martapura adalah Aswawarman putra Kundungga, sedangkan Kutai Kertanegara adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kelima, raja terakhir Kutai Martapura adalah Maharaja Dermasatia, sedangkan Kutai Kertanegara adalah Sultan Aji Muhammad Parikesit. Keenam, agama Kutai Martapura adalah Hindu, sedangkan Kutai Kertanegara awalnya Hindu kemudian berganti Islam sejak abad ke-16 M.

Terakhir (ketujuh), Kerajaan Kutai Kertanegara sudah dihidupkan kembali secara resmi sebagai simbol budaya dalam konteks NKRI dengan penobatan sultan dari keturunan yang jelas silsilahnya. Adapun Kerajaan Kutai Martapura yang sudah runtuh sejak 1635 tidak ada restorasi terhadapnya. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dan valid dari pemerintah pusat maupun daerah yang melegitimasi Kerajaan Kutai selain yang berpusat di Tenggarong.

Wilayah Kesultanan Kutai yang beristana di Tenggarong sudah meliputi kawasan Muara Kaman. Namanya pun dilengkapi dengan identifikasi wilayah Muara Kaman menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura.

***

Memori sejarah harus dijaga dari distorsi dan penyelewengan dengan cara menggiatkan aktivitas literasi sejarah. Sejarah penting bagi keberlangsungan entitas masyarakat dan melestarikan sisi kebaikan dari kearifan lokalnya.

Penulis: Muhammad Sarip